Wali Kota Malang Ingatkan Usulan Musrenbang Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat
MALANG, 6 Februari 2026 – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sukun Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027 digelar di Hotel Pelangi, Kamis (5/2/2026). Musrenbang Kecamatan Sukun ini diikuti oleh perangkat daerah terkait, anggota DPRD Kota Malang daerah pemilihan Sukun, para lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum penentuan prioritas pembangunan yang harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan. Oleh karena itu, terlaksananya Musrenbangcam dapat menjadi forum untuk mendengarkan dan menjaring usulan pembangunan dari masyarakat yang selanjutnya akan diakomodir dalam RKPD Tahun 2027.
“Musrenbang yang dilakukan pada tahun ini adalah beberapa pilihan terkait dengan prioritas-prioritas yang merupakan kebutuhan. Harapannya yang diusulkan ini bukan keinginan, karena beda antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu memang dirasakan, sedangkan keinginan sifatnya sesaat. Dan saya berharap kebutuhan ini bukan kebutuhan yang tiba-tiba, tapi berdasarkan perencanaan,” tegas Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu juga menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi melalui keterlibatan RT dalam program RT Berkelas. Menurutnya, implementasi RT Berkelas merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah. “RT Berkelas ini untuk lima tahun ke depan. Ada semangat kebersamaan bagi warga RT untuk berdiskusi dan merencanakan apa yang benar-benar dibutuhkan. Ini bentuk perencanaan bottom-up, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kebijakan top-down dan regulasi yang ada,” bebernya.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menekankan bahwa tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan, karena adanya keterbatasan anggaran dan skala prioritas dalam pembangunan daerah. “Untuk realisasi usulan tentu belum semua bisa ter-cover. Ada skala prioritas, ada keterbatasan pembiayaan, dan harus disesuaikan dengan visi misi, RPJMD, serta tema RKPD. Jadi tidak serta-merta semua usulan bisa langsung direalisasikan. Banyak pertimbangan yang harus dilalui,” tutupnya.